KONI Aceh Jaya Minta Pusat Jangan Khianati Aceh

  • Bagikan
Muslim Hasan, Ketua KONI Aceh Jaya saat ikut PON di Papua

DONYANSPORT, Banda Aceh — Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh-Sumut yang saat ini menjadi polemik di Tanah Rencong belum jelas. Pasalnya persiapan pelaksanaannya hingga belum adanya pembangunan venue di Provinsi Aceh.

Sementara jadwal pelaksanaan multi event olahraga nasional empat tahunan itu hanya tinggal hitungan bulan saja. Pembukaan sendiri direncanakan dimulai 8 September 2024.

Polemik mencuat karena sudah tercium indikasi untuk melakukan persiapan menggunakan anggaran Pemerintah Aceh (APBA) “Ini sangat miris, kita minta Pemerintah Pusat jangan mengkhianati Aceh terhadap kegiatan olahraga nasional ini,” ujar Ketua Umum KONI Aceh Jaya, Muslim Hasan, Senin (2/10/2023).

Dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi media donyasport.com, Muslim mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) agar sumber anggaran venue PON Aceh itu beban APBN seperti halnya dengan PON XX/2021 Papua.

“Jangan sampai kegiatan nasional namun terkuras anggaran Pemerintah Aceh. Apalagi saat ini sedang fokus memberantas kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarat yang sangat terpuruk akibat Covid-19,” ujarnya.

“Kalau seandainya dengan sisa waktu tidak maksimal untuk melakukan persiapan pembangunan venue PON, sarana dan prasarana bisa siap sesuai dengan standar PB PON, maka lebih baik di tunda dulu sampai 2025,” sebut Muslim.

Selain itu, Ketua Umum KONI Aceh Jaya ini, juga menolak direhabnya Stadion Harapan Bangsa untuk kebutuhan PON Aceh-Sumut

“Provinsi lain bisa dilakukan pembangunan baru, kenapa Provinsi Aceh tidak bisa. Khusus untuk PON agar di bangun yang baru,” ujarnya.

Ia meminta Pemerintah Aceh, DPRA dan anggota DPD, DPR RI asal Aceh harus kompak melobi Pemerintah Pusat untuk penggunaan anggaran harus 90 persen APBN. “Kenapa Papua dan Jawa Barat bisa, kenapa Aceh tidak bisa,” tukas dia.

“Biarlah dana otsus itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh yang sangat membutuhkan. Sebab merujuk pada pelaksanaan PON masa lalu yang di selenggarakan di provinsi lainnya dominan berasal dari APBN,” sebut Muslim.

  • Bagikan